Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Komitmen Agus dalam mengembangkan tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi salah satu modal ke depan di KPK.
Karena menurut hemat Pak AJP, jika BPK didominasi oleh akuntan, lembaga tersebut tidak akan maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas keuangan negara," kata Mendikbudristek.
Your browser is away from date, and might not be compatible with our Site. A summary of the most well-liked Internet browsers are available underneath.
In the event the finance, functionality, as well as other specific purpose audits are built-in, the BPK can job fraud risks or the process crossing the regular while in the in close proximity to future, he expounded.
Dia pun siap melaporkan temuan ini bila memang PPATK tidak sanggup. Namun ya itu tadi, buktinya harus kuat.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
In relation to the institution, the purpose of the BPK Vice Chairman since the Vice-Chair of your UN IAAC can reinforce BPK's dedication in supporting the optimization of Indonesian international plan and Increase the picture on the BPK as an establishment with competencies recognized on the Global amount.
menetapkan jenis dokumen, info, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan get more info Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
Layanan ini merupakan sarana layanan on line bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.
menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.